Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah peta hukum Indonesia: PK boleh berkali-kali. ‘Penumpang gelap’ memanfaatkannya: gembong narkoba tak bisa dieksekusi dengan dalih PK lagi. Mahkamah Agung (MA) turun tangan dengan mengeluarkan Surat Edaran MA: PK hanya sekali.

Dalam catatan detikcom, Minggu (4/1/2014), semua berawal dari permohonan Antasari Azhar. Mantan Ketua KPK itu memohon bisa mengajukan PK berkali-kali atas dasar adanya penemuan bukti baru berdasar ilmu pengetahuan (konstitusional bersyarat). Tapi Antasari kaget dengan putusan MK pada 6 Maret 2014 lalu karena melebihi dari apa yang dimintanya, yaitu MK memutuskan menghapus Pasal 268 ayat 3 KUHAP sehingga PK bisa dilakukan berkali-kali.

“Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum,” putus MK yang dibuat di era Ketua MK Akil Mochtar pada 20 Juli 2013.

Dalam halaman 87 putusan MK disebutkan, PK satu kali membatasi hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu kebebasan dan kehidupan manusia. Lagipula pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

“Bahwa benar, dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya,” putus 9 hakim konstitusi dengan suara bulat.

Putusan MK menyanggah asas itu. Menurut MK, asas di atas hanya terkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan, asas di atas tidak bisa diterapkan.

Mungkin MK lupa dengan asas kemanfaatan hukum, sebuah asas yang tidak bisa dikesampingkan dibanding asas keadilan dan kepastian hukum belaka. Putusan MK yang mengagungkan asas keadilan, dalam realitanya malah membuat eksekusi gembong narkoba susah dilaksanakan.

Alhasil, janji menembak mati 4 gembong narkoba di Desember 2014 urung dilaksanakan. 2 Terpidana mati tiba-tiba mengajukan PK saat peluru eksekutor sudah siap diarahkan kepada terpidana.

“Ada putusan MK yang baru dikatakan PK diajukan tidak hanya sekali. Sekali saja masalah bagi kita untuk laksanakan putusan mati, apalagi ini lebih dari sekali. Pengajuan permohonan PK tanpa batasan waktu itu soalnya. Kita tersandera dengan putusan MK itu,” ucap Jaksa Agung HM Prasetyo pada 15 Desember 2014.

Melihat banyaknya generasi bangsa yang setiap hari mati karena narkoba, MA tidak tinggal diam. Langkah cepat harus diambil untuk bisa menghabisi nyawa terpidana narkoba.

Lalu dikeluarkanlah Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014 yang ditandatangani Ketua MA Hatta Ali pada 31 Desember 2014. Surat Edaran ini menegaskan PK hanya satu kali. Alhasil, PK gembong narkoba yang kedua tidak bisa dilakukan sehingga gembong narkoba yang telah mengajukan PK sekali, dan grasinya ditolak presiden, bisa segera didor.

Lalu, apakah SEMA ini mengesampingkan putusan MK? Terkait putusan PK berkali-kali ini, mungkin MK lupa, aturan pembatasan PK tidak hanya diatur di KUHAP, tetapi juga di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. MK boleh saja menghapus aturan di KUHAP, tapi tidak di 2 UU lainnya.

“MA berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak serta menghapus 2 UU yang mengatur PK,” kata hakim agung Suhadi.

Hakim ad hoc tipikor pada tingkat kasasi, Prof Dr Krisna Harahap juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK. Sebab jika putusan MK yang membolehkan PK berkali-kali diterapkan, maka banyak ditemui kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Krisna juga mementahkan argumen MK yang memberikan peluang PK berkali-kali dengan alasan MK yaitu demi keadilan.

“Keadilan untuk siapa? Keadilan itu relatif, tidak mungkinlah menemukan keadilan bagi semua pihak karena keadilan mutlak hanya milik Allah. Faktor lain harus juga diperhatikan, tidak bisa dikesampaingkan,” ucap lelaki kelahiran Sibolga itu. Faktor lain yang dimaksud yaitu kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

SEMA ini juga dibuat untuk memberikan kepastian hukum, termasuk dalam pemberantasan narkoba.

“Ini untuk memberikan kepastian hukum. Terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati, MA mengharapkan apa yang menjadi putusan hakim, dieksekusi,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur.

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Yaitu tujuan hukum adalah keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Lalu bagaimana penerapan ketiga asas itu? Gustav memprioritaskan asas keadilan, kepastian, dan terakhir baru kemanfaatan.

Tapi hal itu dibantah ahli pidana dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Achmad Ali. Menurutnya, penempatan prioritas dari 3 unsur di atas adalah hal yang lebih realistis sehingga penempatan prioritas tergantung kasus yang dihadapi sistem hukum yang tengah dihadapi sehingga akan terhindar dari berbagai konflik yang tidak terpecahkan.

Lantas, siapakah yang akan memenangkan duel antar lembaga tinggi negara ini?

View on Path

Iklan

YOUR COMENT

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s